Kabar mengejutkan tengah ramai diperbincangkan di media sosial umkmindustrihalal.id dan sejumlah portal berita: Jepang disebut-sebut akan melarang atau mem-blacklist pekerja asal Indonesia mulai tahun 2026. Isu ini memicu kekhawatiran di kalangan pekerja migran Indonesia, terutama yang saat ini bekerja di Jepang sebagai pemagang teknis (technical intern) atau dalam skema kerja Specified Skilled Worker (SSW). Benarkah kabar ini? Apa yang sebenarnya terjadi?
Awal Mula Isu Blacklist Pekerja Indonesia di Jepang
Isu blacklist ini mencuat setelah beberapa unggahan viral di platform dpksulsel.id TikTok dan X (Twitter) yang menyebut bahwa Jepang kecewa dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja asal Indonesia. Disebutkan bahwa mulai 2026, Jepang tidak akan lagi menerima pekerja dari Indonesia, baik melalui jalur pemagangan teknis maupun program keterampilan khusus (SSW).
Unggahan tersebut bahkan memuat tangkapan layar yang diklaim berasal dari dokumen resmi pemerintah Jepang, meskipun hingga saat ini belum ada klarifikasi langsung dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang atau Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
Klarifikasi Pemerintah Indonesia
Menanggapi viralnya isu ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, pemerintah Indonesia membantah adanya larangan total atau blacklist dari pemerintah Jepang terhadap pekerja migran Indonesia.
Namun, pemerintah mengakui bahwa memang terjadi peningkatan jumlah pelanggaran atau pemutusan kontrak sepihak oleh pekerja Indonesia di Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada evaluasi kerja sama antar kedua negara, terutama untuk sektor tenaga kerja.
Penyebab Utama yang Jadi Sorotan
Beberapa penyebab mengapa isu blacklist ini bisa mencuat antara lain:
Tingginya angka kaburnya pekerja Indonesia di Jepang, terutama yang datang melalui program SSW atau TITP.
Masalah agen ilegal yang menempatkan calon pekerja tanpa pelatihan memadai.
Pemalsuan dokumen seperti sertifikat bahasa Jepang.
Konflik antara pekerja dan perusahaan karena ekspektasi gaji yang tidak sesuai kenyataan.
Masalah-masalah ini membuat pemerintah Jepang lebih ketat dalam memilih negara pengirim pekerja asing. Indonesia, meski menjadi salah satu pengirim terbesar, tak luput dari evaluasi ketat tersebut.
Apakah Benar Akan Diblacklist di 2026?
Hingga kini, tidak ada dokumen resmi yang menyatakan Jepang akan mem-blacklist seluruh pekerja Indonesia mulai 2026. Namun, bukan tidak mungkin Jepang akan membatasi kuota atau memperketat persyaratan rekrutmen, terutama jika angka pelanggaran terus meningkat.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk LPK dan agen penyalur tenaga kerja, untuk meningkatkan pelatihan dan memastikan etika kerja yang baik sebelum memberangkatkan pekerja ke Jepang.
Kesimpulan
Isu blacklist pekerja Indonesia oleh Jepang pada 2026 masih sebatas rumor yang belum dikonfirmasi secara resmi. Namun, peringatan ini bisa menjadi refleksi penting bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem penempatan tenaga kerja. Dengan tata kelola yang baik dan pelatihan profesional, pekerja Indonesia tetap bisa menjadi andalan di mata dunia, termasuk di Jepang.